Kepala DPMD Kukar, Arianto (riz/poskotakaltimnews)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terus berupaya mewujudkan program satu desa satu tenaga kesehatan atau medis. Hal tersebut didukung melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto menyebutkan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bahwa setiap desa harus memiliki tenaga medis perawat atau bidan. Sehingga pelayanan kesehatan khususnya di desa bisa lebih optimal.

"Bagi desa yang belum memiliki tenaga medis harus mengangkat tenaga medis, untuk pembayaran honor tenaga medis di desa tersebut melalui BKKD," kata Arianto pada media, Kamis (14/3/2024).

Dalam menyiapkan hal tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) karena  Dinkes yang mengetahui puskesmas mana saja yang belum ada tenaga medis bidan atau perawatnya.

"Jadi Dinkes yang menyiapkan secara teknis melalui Puskesmas dan menetapkan desa mana saja yang belum ada bidan atau perawatnya," sebutnya.

Menurutnya, tenaga medis bidan atau perawat standarnya harus stand by (selalu bersedia) di desa itu sendiri. Sehingga apanila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan kapan saja bisa dilayani dengan baik.

"Tahun ini kota optimalkan pelayanan kesehatan di desa, memang masih ada sebagian desa yang belum ada tenaga bidannya seperti di Kecamatan Tabang," ucapnya.

"Anggaran tersebut sudah kita siapkan tapi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak tersedia," imbuhnya.

Pihaknya komitmen terus meningkatkan pelayanan kesehatan secara bertahap, sementara upaya yang telah dilakukan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya bidang kesehatan.

"Terus kita tingkatkan pelayanan kesehatan, karena pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat," tutupnya. (adv/riz)